BEM UNSUDA dan Aliansi BEM Joko Tingkir Lamongan Audiensi ke Bupati, Bahas Sinergi untuk Nelayan & Infrastruktur Pantura

Lamongan 19 Mei 2026– Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sunan Drajat Lamongan (BEM UNSUDA) yang tergabung dalam Aliansi BEM Joko Tingkir Lamongan melaksanakan audiensi dengan Bupati Lamongan, Dr. H. Yuhronur Efendi, M.B.A., M.EK., pada hari ini. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Kerja Pemkab Lamongan ini bertujuan untuk membangun sinergi konstruktif dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat pesisir Pantura, khususnya di kawasan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kranji dan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong.

Setidaknya ada tiga isu utama yang dibawa oleh BEM UNSUDA dalam audiensi ini, yaitu kesejahteraan nelayan, pemenuhan hak ketenagakerjaan buruh pabrik, dan kondisi infrastruktur Jalan Pantura yang menjadi urat nadi perekonomian warga. Audiensi ini menjadi wadah diskusi mengenai pentingnya kolaborasi lintas tingkatan pemerintahan, mengingat kewenangan pemeliharaan Jalan Pantura berada di tangan pemerintah pusat.

Kesejahteraan Nelayan dan Buruh, Urgensi bagi Ekonomi Pantura

Data yang dihimpun dari audiensi menyebutkan bahwa Kabupaten Lamongan memiliki armada perahu/kapal penangkap ikan sebanyak 3.423 unit, alat tangkap sebanyak 52.269 unit serta 5 Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) sekaligus Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebagai pendukung produksi sektor perikanan tangkap laut, yaitu TPI Lohgung, TPI Labuhan, TPI Brondong, TPI Kranji dan TPI Weru. Pada tahun 2025 produksi ikan hasil tangkap laut dicapai sebesar 79.685,22 Ton, dengan total nilai produksi sekitar Rp1 kuadriliun. Namun, di balik potensi besar itu, para nelayan masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk cuaca ekstrem, serta fluktuasi harga ikan yang mempengaruhi pendapatan mereka.

Sementara itu, terkait kesejahteraan buruh, data BPJS Ketenagakerjaan per 31 Januari 2025 menunjukkan bahwa dari total potensi tenaga kerja di Lamongan yang mencapai 614.130 orang, baru sekitar 160.362 tenaga kerja (20,55%) yang menjadi peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan. Hal ini menjadi perhatian bersama agar para pekerja, terutama di kawasan pesisir, mendapatkan perlindungan optimal sesuai peraturan yang berlaku.

Infrastruktur Jalan Pantura, PR Lintas Pemerintah

Persoalan infrastruktur Jalan Pantura menjadi sorotan utama lainnya dalam audiensi. Wakil Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Emil Elestianto Dardak, B.Bus., M.Sc., Ph.D, dalam peninjauannya pada Maret 2025 lalu mengakui bahwa ruas Pantura Lamongan-Babat masih rentan berlubang karena belum mengalami betonisasi dan didominasi kendaraan berat. Sejak Januari 2025, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jatim-Bali telah melakukan perbaikan pada 11.775 lubang jalan dengan rata-rata 20 lubang per hari, meski lubang baru kerap muncul kembali.

Semangat Sinergi untuk Solusi Bersama

Koordinator isu Agraria dan Maritim Aliansi BEM Joko Tingkir Lamongan, sekaligus Presiden Mahasiswa UNSUDA, Ali Firdaus, menegaskan bahwa kehadiran mereka bukan untuk mengkritik, melainkan untuk bersinergi mencari solusi. “Kami ingin masyarakat Pantura Lamongan, khususnya di TPI Kranji dan Brondong, memiliki kehidupan yang lebih baik,” ujarnya. Senada, Koordinator Umum Aliansi BEM Joko Tingkir Lamongan, A. Farid Susanto, menyoroti pentingnya perhatian pada infrastruktur pendukung seperti lampu penerangan jalan, selain perbaikan jalur Pantura itu sendiri.

Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan, Dr. Moh. Nalikan, M.M., dalam berbagai kesempatan sebelumnya memang telah menekankan pentingnya kolaborasi harmonis antara pemerintah pusat hingga daerah untuk pemerataan pembangunan. Terkait infrastruktur, Pemkab Lamongan juga terus mengupayakan program “Jalan Mantap dan Alus Lamongan (Jamula)” yang pada tahun 2024 telah mengerjakan 50 ruas jalan sepanjang 44,34 kilometer. Bupati Dr. H. Yuhronur Efendi, M.B.A., M.EK. sendiri merespon positif dengan berkomitmen menjajaki komunikasi dengan provinsi dan pusat guna percepatan penanganan ketiga isu prioritas tersebut.